Kode Etik Hubungan Masyarakat

13 May

Normal
0

false
false
false

IN
X-NONE
X-NONE

/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:”Table Normal”;
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-qformat:yes;
mso-style-parent:””;
mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt;
mso-para-margin-top:0cm;
mso-para-margin-right:0cm;
mso-para-margin-bottom:10.0pt;
mso-para-margin-left:0cm;
line-height:115%;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:11.0pt;
font-family:”Calibri”,”sans-serif”;
mso-ascii-font-family:Calibri;
mso-ascii-theme-font:minor-latin;
mso-fareast-font-family:”Times New Roman”;
mso-fareast-theme-font:minor-fareast;
mso-hansi-font-family:Calibri;
mso-hansi-theme-font:minor-latin;}

KODE ETIK

HUBUNGAN MASYARAKAT

Oleh: Budiharto

Pendahuluan

 

Sebelum masuk ke masalah pokok, yaitu kode Etik Hubungan Masyarakat, sekilas kita lihat beberapa hal pokok yang berkaitan erat dengan etika dimaksud khususnya perbedaan etika dengan hukum.

       Bagi seorang profesional dalam menjalankan fungsi dan kegiatannya, selain yang bersangkutan memiliki ciri-ciri khas, berupa kemampuan, keahlian khusus, ketrampilan tinggi, berwawasan serta pengetahuan luas, juga wajib mengetahui dan memahami fungsi etika profesi (proffosional ethic) yang berkaitan erat dengan kode perilaku (Code of conduct). Kode etik (code of ethick), dan etika profesi (code of profession) serta aspek hukum hal ini berlaku pula bagi praktisi komunikasi dan kehumasan yang menempatkan dirinya sebagai Profesional Public Relations Officet. Karena itu dituntut berperilaku baik, mempunyai budi yang luhur dan akhlakul kharimah.( Ruslan, 2004)

       Kita mengiginkan pekerjaan kehumasan memperoleh pengakuan sebagai Profesi, dan untuk itu tentunya diperlukan kode etik pengalaman. Ini sangat penting karena profesi public relations bergerak dalam pembentukan citra atau nama baik suatu organisa pada publiknya. Citra humas yang baik dan bersih harus senantiasa dipelihara dan dihormati oleh setiap petugas humas sehingga bisa menimbulkan kesan yang baik dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

       Karena humas sebagai suatu profesi yang tidak dilindungi oleh undang-undang seperti halnya kedokteran, pengacara dan wartawan, maka kode etik sangat diperlukan oleh para petugas humas dalam melindungi pekerjaanya. Hal ini sudah disadari oleh para petugas humas dimanapun ia bertugas, sehingga hampir semua negara yang memiliki organisasi hubungan masyarakat sudah yang memiliki kode etik. (Basya. 2008)

       Secara umum terdapat prinsip-prinsip dalam etika profesi berkaitan dengan tanggung jawab dan dedikasi pengabdian profesi. Bagi Public Relations Officer, tanggung jawab tersebut adalah terhadap pelaksanaan fungsi-fungsi kehumasan (PR by functions) dan tanggung jawab dari diri atau integritas bersangkutan sebagi seorang profesional Humas/PR(PRO by professional). Prinsip-prinsip lainya adalah kebebasan dalam menjalankan profesinya tanpa ada rasa takut, memiliki keyakinan, kejujuran, keadilan dan otonomisasi dalam menjalankan profesi sesuai dengan keahlian,pengetahuan dan pengorganisasian (manajemen) kehumasan.

       Kode  etik kehumasan (Code of Public Relations Ethic) akan merupakan “piagam moral”, sekaligus sebagai pedoman atau rambu-rambu dalam bersikap dan berperilaku bagi penyandang profesi Humas/PR yang etis. Artinya, pelaksanaan tindakan etis tersebut sesuai dengan pedoman dalam berperilaku, dalam mengambil keputusan, serta prosedur apa yang harus dilakukanya secara obyektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

       Melalui pemahaman etika profesi tersebut, professional Public Relations, paling tidak akan memiliki kualifikasi kemampuan dan kesadaran tertentu, yaitu kesadaran etis(ethical conduck) dan kepemimpinan etis (ethical leadership) (Bakohumas. 2007).

 

Pemahaman Etika, Sifat, Tujuan, dan Sanksi.

 

            Sebelum masuk kemasalah pokok, yantu kode Etik Hubungan Masyarakat, perlu difahami terlebih dulu beberapa hal pokok yang berkaitan dengan etika yang dimaksud khususnya perbedaan etika dengan hukum. Suatu aturan/norma sangat sulit untuk ditegakkan/dijalankan dimasyarakat  apabila  tidak disertai sanksi. Sanksi/hukum adalah sesuatu yang mengikat/mengatur suatu tindakan manusia dalam kehidupan masyarauak agar tertip dan bermartabat.

            Etika mempunyai sifat baik atau buruk yang mempunyai nilai universal, ukuranya pada nilai-nilai moral. Tujuanya untuk mengatur prilaku manusia/masyarakat agar berakhlak baik. Sanksi hukum tidak ada, namum sanksinya dalam betuk moral (A’ Moral), sehingga pelanggaran etika ini akan dijauhi oleh mayarakat sehingga pelaku disisihkan dalam pergaulan masyarakat.

            Etiket mempunyai sifat sopan santun, ukurannya seseorang berbudipekerti yang baik. Tujuannya untuk mengarahkan prilaku seseorang mempunyai tatakrama yang baik dalam pergaulan non formal. Etiket seseorang bila dilakukan dengan baik ia akan mendapat simpati dari orang-orang sekitarnya yang diajak bergaul tau menjadi sosok orang yang menyenangkan di ajak bergaul. Pelanggaran etiket ini tidak ada sanksinya, akan tetapi dia akan mendapat cemoohan dari orang sekitarnya biasanya dikatakan tidak sopan.

            Kode Etik adalah standar dasar Etika Internal Profesi. Tujuannya untuk mengatur tata tertib, juga memelihara prilaku Profesional Praktisi Humas.  Sanksai yang akan dijatuhkan bagi pelaggaran kode etik ini berupa sebuuah teguran lesan atau tertulis dari Badan Kehormatan Profesi. Pelanggaran yang lebih berat akan mendapat sanksi di skorsing, jika masi belum  berprilaku baik makan badan kehormatan profesi dapat memecat/mengeluarkan mereka dari keanggotaan profesi. Karena dianggap tidak layak lagi dudduk sebagai anggota profesi.

            Disiplin merupakan peraturan umum, mempunyai tujuan untuk mengatur ketertiban individu dan organisasi. Sanksi yang diterapkan lebih keras lagi, jika dibading dengan kode etik. Karena disiplin ini sudah melibatkan organisasi yang lebih besar seperti pemerintah/penguasa.  Sanksinya jika pelanggaran ringan mendapat teguran lesan/tertulis, jika bebih berat lagi di skorsing. Pelnggaran yang terbarat akan mendapat pemecatan dari anggata profesi. Jika sebuah organisasi bisa dilakukan pembubaran bahkan yang paling keras adalah pelarangan terhadap suatu organisasi. Sehingga organisasi tersebut harus tercabut /terhapus dari masyarakat (Ruslan. 1995)

            Hukum mempunyai hukum publik bertujuan untuk menjaga ketertiban sebagala prilaku individu/organisasi dalam pergaulan dimasyarakat. Prilaku individu/organesasi bisa merugikan masyarakat, baik berupa moral maupun finansial, sehingga diperlukan perlindungan hukum untuk mencapai keadilan hukum. Sanksi yang dapat untuk mengikat, mengendalikan prilaku individu/organisasi  adalah hukum publik sehingga jika ada pelanggaran bisa di jerat hukum perdata atau hukum pidana.

 

 

Prilaku Humas

Kode etik Humas atau dikenal dengan kode perilaku (Code of Conduct) dimanapun didunia ini, sampai saat ini masih mengacu kepada Code of Athens. International Public Relations Association dalam sidang umumnya di Venice, Mei 1961, telah menerbitkan empat (4) kode perilaku pokok dan sekaligus merupakan “stantard” atau “piagam moral “ bagi perilaku profesional Humas.

       Code of Ethens ini selanjutnya dikenal dengan Kode Etika IPRA (IPRA Code of Conduct), Secara umum dan normatif memuat butir-butir Mukadimah dan terdiri dari 13 pasal. Landasan pokok Etika IPRA, menitikberatkan kepada Deklarasi Dunia Mengenai Hak-hak asasi Manusia (The Universal Declaration of Human Rights) dan setiap negara anggota IPRA diwajibkan menghormati martabat kode perilaku, kedua merupakan kode moral, ketiga menjunjung tinggi standart moral, keempatmemiliki lelujuran yang tinggi dan kelima mengatur secara etis, mana yang boleh dan tidak boleh diperbuat oleh seorang profesional Humas/PR. (Arifin. 2003)

       Kode ini diperbarui oleh organisasi hubungan masyarakat (public relations) internasional di Anthens pada tahun 1965, kemudian diperbaiki di Taheran dalam tahun 1968. Dasar dari Code of Athens ialah Hak-hak asasi manusia dan praktik kehumasan yang benar. Kode ini telah diakui oleh PBB sebagai piagam dunia untuk mereka yang memilih pekerjaan sebagai petugas hubungan masyarakat.

       IPRA Code of Conduct tersebut merupakan kode etik praktik atau kode perilaku yang disusun oleh organisasi kehumasan internasional dan memiliki sedikitnya 77 negara anggota yang sekaligus terdiri dari negara-negara yang menjadi anggota PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), termasuk indonesia sebagai anggota PBB Dengan demikian kode etik Humas di Indonesia juga mengacu kepada Kode Etik IPRA.

       Proses berdirinya Asosiasi Public Relations International (IPRA) tersebut pada awalnya dicetuskan di negeri Belanda, pada Maret 1950 oleh para praktisi PR/Humas dari berbagai negara yang tengah berkumpul yang berasal dari Inggris, Belanda, Perancis , Norwegia dan Amerika Serikat pada saat berlangsung acara “ The Royal Netherlands International Trade Pair “. Kemudian pada 1 Mei 1955, organisasi profesi International Public Relations Association (IPRA) Berdiri secara resmi.

        Menurut perjalanan sejarah Kode Etik IPRA sudah beberapa kali diamendir, yaitu melalui Kode Etik Athena (Code of Athens), ketika berlangsung sidang Umum IPRA, di Athena, Yunani pada 12 Mei 1965, dan kemudian disempurnakan lagi pada konvensi IPRA di Taheran, Iran pada 17 April 1968. Selanjutnya, pada november 1991, yaitu IPRA Council di Nairobi menetapkan juga apa yang dikenal dengan “IPRA Nairobi Code for Communication inenvironment and Development.” Antara lain isi kode etik profesi Humas yang berkaitan dengan isu sentral dan tanggung jawab terhadap pelestarian lingkungan hidup, pembangunan ekonomi serta memperhatikan faktor pembangunan dan pengembangan sosial.

       Kode Etik IPRA pada dasarnya cukup simpel, dan mudah untuk diratifikasi dan diadopsi ke dalam kode etik PR/Humas dimasing-masing negara yang telah menjadi anggota IPRA Pengadopsian Kode Etik IPRA pada umumnya adalah : Pertama, sebagai acuan yang ditujukan kepada “subyeknya” (orang) sebagai penyandang profesional Humas/PR yang harus dimiliki integritas pribadi dan tanggung jawab profesional. Kedua,  ditujukan kepada “proses”-nya, yaitu Humas/PR sebagai lembaga dalam melakukan pengambilan keputusan yang melibatkan manajemen organisasi, tanggung jawab sosial, kegiatan komunukasi, publikasi dan promosi. Dengan mengadopsi Kode Etik IPRA ini, diharapkan setiap Public Relations Offices yang profesional maupun menciptakan serta menjaga citra positif melalui pembinaan hubungan dan kemauan yang baik dengan publiknya. Artinya kode etik yang disusun merupakan  “piagam moral “ dan rambu-rambu bagi ; PRO(PublicRelations Offices) dan Pr (public Relations) by Function. (Bassya. 2008)

       Kode etik IPRA(IPRA Code of Conduct) telah diadopsi oleh hampir  semua negara, sehingga kode etik profesi humas disemua negara hampir sama. Bedanya, hanya terletak pada pengalaman dan penerapan menurut ciri masing-masing negara dimana humas itu dipraktikan, sekalipun pada dasarnya ia harus mengabdi untuk kepentingan publikasinya. Sebagai contoh, praktik humas di Malaysia didasarkan atas nilai dasar negara, sementara di Indonesia didasarkan atas Pancasila dan UU Dasar 1945.

 

 

Perilaku Terhadap Sejawat

Berlaku jujur dalam hubungan dengan klien atau atasan waktu menjalankan tugas. Kejujuran merupakan kunci seseorang mendapat kepercayaan oeleh teman sejawat. Kepercayaan harus dibangun sejak dini. Jika teman sejawat sudah tidak menaruh kepercayaan perhadap seseorang akan menghambat jalannya komunikasi dua belah fihak.

Tidak mewakili dua atau beberapa kepentingan yang berbeda atau yang bersaingan tanpa persetujuan semua pihak yang terkait. Kesetiaan terhadap satu lembaga/intitusi harus dipenggang teguh, sebab pranata humas adalah individu yang mewakili satu institusi saja, tidak boleh mendua.

Menjamin rahasia serta kepercayaan yang diberikan oleh klien atau atasan, maupun yang pernah diberikan oleh mantan klien atau mantan atasan. Menjaga rahasia klien atau atasan merupakan sebuah perlindungan yang harus diberikan pada mereka, kerena mereka telah memberikan amanah/kepercayaan yang harus dijalankan oleh pranata humas sebagai kewajiban.

Saling menghargai terhadap orang lain, tidak melakukan tindak atau mengeluarkan ucapan yang cenderung merendahkan martabat, klien atau atasan, maupun mantan klien atau mantan atasan.

Dalam memberikan jasa-jasa kepada klien atau atasan, tidak akan menerima pembayaran, komisi atau imbalan dari pihak manapun selain dari klien atau atasanya yang telah memperoleh penjelasan lengkap.

Menghidari penerimaan komisi yang tidak sah, tidak akan menyarankan kepada calon klien atau calon atasan bahwa pembayaran atau imbalan jasa-jasanya harus didasarkan kepada hasil-hasil tertentu, atau tidak akan menyetujui perjanjian apapun yang mengarah kepada hal serupa.

Saling melindunga sesama profesi, tidak akan saling mencemarkan reputasi atau tindakan progesional sejawatnya. Namun bila ada sejawat yang bersalah karena melakukan tindakan yang etis, yang melanggar hukum, atau yang tidak jujur, termasuk melanggar Kode Etik Kehumasan Indonesia, maka bukti-bukti wajib disampaikan kepada Dewan Kehormatan Perhumas.

Tidak menawarkan diri atau mendesak klien atau atasan untuk menggantikan kedudukan sejawatnya. Perlakuan seperti itu kelihatanya seperti melakukan kudeta atau mengambil kedudukan teman sejawat hal seperti itu harus dihindari.

Membantu dan bekerjasama dengan sejawat diseluruh Indonesia untuk menjunjung tinggi dan mematuhi Kode Eik kehumasan Indonesia ini (Nuh. 2007). 

 

Menjalin Hubungan Sesama Profesi.

Praktisi Humas wajib bertukar informasi sesama Profesi, dan membantu memperlancar arus informasi, dengan saling bertukar informasi akan menambah/ memepererat  jalinan persaudaraan antar profesi.  Apalagi zaman medern ini teknologi informasi dan komunikasi sudah sangat maju seperti internet, handpon sangat membantu praktisi humas dalam melakukan komunikasi atau saling bertukar informasi, walapun jaraknya sangat jauh. Dengan mudahnya praktisi humas menjalin hubungan dengan sesama profesi akan membawa kemajuan, perkembangan wawasan pengetahuan guna menunjang pelaksanaan tugas yang profesional.

Pratisi Humas wajib mendukung pelaksanaan tugas sesama anggota. Pada hakekatnya sesama anggota praktisi humas merupakan satu keluarga besar yang bekecimpung dalam suatu profesi, sehingga bila salah satu anggota yang mengalami kesulitan/hal yang negatif, maka semua yang seprofesi juga akan merasakan, karena sudah merasa senasib dan seperjuangan. Hanya saling mendukung sesama anggota praktisi humas, semua perekrjaan humas yang seberat apapun bisa dilaksanakan dengan ringan, dan baik.

Sesama anggota humas tidak dibenarkan saling mendiskreditkan. Jika terjadi saling mendiskreditkan antara anggota akan menimbulukan saling curiga, dan pada glirannya timbul tidak saling percaya sesama anggota. Hal demikian akan memeprlemah kekuatan yang bisa mengacam keberadaan organisasi. Keberadaan suatu organisasi tidak bisa membarikan manfaat bagi para anggotanya maupun masyarakat, akan segera ditinggalkan oleh anggota dan masyarakat, karena tidak dapat bemberikan kontribusi apapun kepada anggota/masyarakat dan akirnya organisasi tersebut bubar (Komimfo. 2008).

                                                                                                                                                                             KODE ETIK HUMAS INDONESIA

 

Dijiwai oleh Pancasila maupun Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan tata kehidupan nasional. Diilhami oleh Piagam Perserikatan Bangsa-bangsa sebagai landasan tata kehidupan internasional. Dilandasi oleh Deklarasi ASEAN (8 Agustus 1967) sebagai pemersatu bangsa-bangsa Asia Tenggara. Dan dipedomani oleh cita-cita, keinginan dan tekad untuk mengamalkan sikap dan perilaku kehumasan secara profesional.

       Kami para anggota Perhimpunan Hubungan Masyarakat Indonesia (PERHUMAS) sepakat untuk mematuhi Kode Etik Kehumasan Indonesia, dan bila terdapat bukti-bukti bahwa diantara kami dalam menjalankan profesi kehumasan teryata ada yang melanggarnnya, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakunya tindak organisasi terhadap pelanggaranya.

Kesetiaan pranata humas harus memiliki dan menerapkan standart moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan proses kehumasan.

Berperan serta nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan lembaga atau institusi tempat kerjanya. Sebagai tenaga yang profesional bekerja atas nama lembaga yang dinaungi.

Menumbuhkan dan mengembangkan hubungan antar warga negara Indonesia yang serasi demi terwujudnya persatuan bangsa. Kepiawaian cara bergaul sengan diperlukan (Kominfo, 2007).

Etika Profesi Humas.

 

            Etika Profesi Humas Pemerintah secara kelembagaan, tunduk kepada kode etik pemerintah. Kode etik tersebut ditetapkan tersendiri dalam bentuk dukumen Etika Humas Pemerintah.

            Etika Profesi Humas secara individu, praktisi pemerintah atau bukan dapat menjadi anggota organisasi profesi humas yang ada, baik nasional, regional maupun internasional, dan taat pada kode etik masing-masing organisasi profesi.

            Sebagai tenaga professional, praktisi humas atau lembaga lain menegakkan azas-azas penyelenggaraan pemerintah/lembaga, azas umum penyelenggaraan Negara/lembaga yang bersih bebas dari korupsi, kolosi dan nepotisme (kepastian hukum, proposionalisme, profesionalisme, dan akuntabilitas) serta efisiensi, efektivitas, tanggungjawab, bebas jujur, dan adil (Menpan, 2007).

 

Kesimpulan.

 

Praktisi Humas yang Profesianal harus menpunyai kapasitas/unsur pokok yang melekat pada individu/personal. Kapasitas personal profesia antara lain: kemampuan menjalaknan/menguasai tugas-tugas kehumasan, mempunyai etika yang tinggi dalam menjalaknan profesi/pekerjaanya, mempunyai didikasi/kesetiaan yang tinggi terhadap profesinya, dan berprilaku jujur.

 

Kade Etik merupakan piagam moral,  dan  rambu-rambu bagi praktisi humas untuk menjalakan tugas atau pekerjaannya. Dengan adanya rambu-rambu tersebut praktisi humas bisa mengontrol perilaku diri sendiri, sehingga mereka dalam melaksanakan tugas tidak akan melanggar hak azasi/merugikan orang lain. Kesetiaan pranata humas harus memiliki dan menerapkan standart moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan proses kehumasan.

Kesetiaan pranata humas harus dimiliki, dan menerapkan standart moral serta reputasi setinggi mungkin dalam menjalankan proses kehumasan. Mematuhi Kode Etik Kehumasan bagi praktisi humas hukumnya wajib, dan bila terdapat bukti-bukti bahwa diantara praktisi humas dalam menjalankan profesi kehumasan teryata ada yang melanggarnnya, maka hal itu sudah tentu mengakibatkan diberlakunya tindak organisasi terhadap pelanggaranya. Karena humas bertidak mewakili suatu organisasi/lembaga untuk berhubungan dengan masyarakat.

Humas berperan serta nyata dan sungguh-sungguh dalam upaya memasyarakatkan kepentingan lembaga atau institusi tempat kerjanya. Sebagai tenaga yang profesional bekerja atas nama lembaga yang dinaungi.

 

 

 

 

 

 

Daftar Rujukan.

 

Arifin, Anwar. 2003. Komunikasi Publik. Jakarta: Balai Pustaka.

Basya, Muslim. 2004. Public Affair: Governet Relations dan Kommunity Relatiaon. Jakarta: BPP. PERHUMAS.

KEPUTUSAN MENTERI PAN. Nomor: PER/12/M.PAN/08/TAHUN 2007. Tentang Pedoman Umum Hubungan Masyarakat di Lingkungan Intansi Pemerintah. Jakarta

KEPUTUSAN MENTERI KOMINFO. Nomor: 371/KEP.M.KOMINFO/8/2007. Tentang Kode Etik

Humas Pemerintah. Jakarta.

KEPUTUSAN MENTERI KOMINFO. Nomor: 33/KEP.M.KOMINFO/1/2008. Tentang Pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah proide 2008-2011. Jakarta.

Nuh, Muhammad. 2007. Bahan Pointers Menkominfo. Dalam Pertemuan Tahunan Bakor Humas. Bali.

Ruslan, Rosady. 1995. Aspek-aspek Hukum dan Etika dalam Aktivitas Publik Relations/Kehumasan. Jakarta: Gralia Indonesia.

Ruslan,   Rosady . 2004.  Metode  Penelitian  Public  Relation  dan  Komunikasi. Jakarta. Raja Grafindo Persada.

 

About these ads

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: